Oleh: Nurul Iman

Pendahuluan

Islam adalah sebuah ajaran yang bersifat komprehensif. Tidak ada satu ruangpun dalam kehidupan seorang muslim yang luput dari perhatian dan ketentuan Islam. Aturan Islam akan didapati masuk dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya,  dan dimensi kehidupan lainnya. Dengan demikian, maka pantaslah jika Islam dijadikan way of life, peta kehidupan yang akan menunjukkan jalan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (Djuwaini, 2006)

Dalam subsistem ekonomi Islam dikenal institusi wakaf sebagai sebuah lembaga yang diinisiasi Islam untuk membantu kesejahteraan sosial. Wakaf merupakan suatu mekanisme transfer kekayaan  dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan  kolektif dan kepentingan bersama. Dalam arti ini,  menurut Zakiyuddin (2007), wakaf adalah kebalikan dari ihya al-mawat dan iqtha’ yang mentransfer kepemilikan dari publik kepada kepemilikan individu.

Rasulullah sendiri yang kali pertama memprakarsai institusi ini sesuai dengan doktrin Al-Qur’an untuk menafkahkan dan mengabdikan sesuatu yang berharga dan dicintai dalam rangka mencapai kebaikan dan kebahagiaan dari Allah (al-birr) :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran, 3: 92).

Rasulullah telah mewakafkan beberapa kebun untuk kaum fakir miskin, para pejuang, dan mereka yang membutuhkan[1]. Meneladani Rasulullah, Para sahabat  juga telah banyak mewakafkan harta mereka sehingga hampir tidak  terdapat sahabat kecuali ia telah mewakafkan hartanya. Jabir Ibn Abdillah menyebutkan bahwa ia tidak mengenal seseorang sahabat yang mampu dari golongan muhajirin dan anshar kecuali  ia telah menjadikannya sedekah jariyah (wakaf) yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak diwariskan, dan tidak diberikan (Al-Bank al-Islami: 1997).

Dalam makalah ini,  pembahasan  diarahkan pada elaborasi secara mendalam peruntukan harta wakaf, diawali dari pembagian wakaf Khairi dan Ahli,   Mauquf ‘alaih dan syarat-syaratnya,  serta pembahasan tentang hal tersebut dan diakhiri dengan kesimpulan.

Wakaf Khairi dan Wakaf Ahli

Pada prinsipnya, tujuan wakaf adalah qurbat atau mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Aqil al-Munawar (2004: 141), tujuan wakaf (mauquf ‘alaih)  haruslah berupa objek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurban kepada Allah.  Wakaf khairi merupakan suatu perbuatan menahan manfaat benda untuk kepentingan umum didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah (qurban) dengan wakaf dilakukan dengan mentasharufkannya kepada mauquf ‘alaih yang sesuai dengan ketentuan Allah. Misalnya, wakaf kepada fakir, keluarga dekat, atau untuk kepentingan umum seperti masjid, madrasah, pengadaan air minum, pembangunan jembatan, memperbaiki jalan, dan lain-lain.

Sayyid Sabiq membedakan wakaf menjadi dua (2) jenis, yaitu wakaf ahli (dzurri) dan wakaf khairi (kebajikan).

a). Wakaf Ahli atau dzurri, lanjut Sabiq dapat diartikan sebagai wakaf yang diberuntukkan bagi anak cucu  atau kaum kerabat, atau para fakir miskin (Sabiq, 1994). Dalam wakaf ini harta diserahkan kepada perorangan. Jenis wakaf ini memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, sehingga harta wakif sering digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sebaliknya tidak memperhatikan kepentingan ummat.

b). Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang sejak diikrarkannya memang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti wakaf tanah guna pembangunan masjid atau pendidikan. Baik wakaf ahli maupun wakaf khairi berkembang hampir di seluruh Negara Islam, hanya saja di beberapa negara  seperti Mesir dan Suriah, praktek wakaf ahli tidak diperbolehkan lagi.

Pada prinsipnya, menurut Agil (2004: 142) wakaf ahli tidaklah berbeda dengan wakaf khairi. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai realisasi perintah Allah untuk membelanjakan sebagian harta. Perbedaan antara keduanya terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yakni  anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya.  Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim-piatu, atau orang-orang miskin.

Ahmad Djunaidi (2008: 50) menyebut wakaf ahli mendatangkan dua kebaikan, kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturrahmi dengan orang yang diberi amanat wakaf.  Sedangkan keburukannya adalah lebih seringnya wakaf ini menyulitkan ketika terjadi kepunahan mauquf ’alaih atau sebaliknya berkembang demikian rupa. Kelemahan administrasi harta wakaf ahli sering kali menimbulkan persengkataan antar keluarga dalam memperebutkannya.

Selain wakaf ahli dan khairi, Mundzir Kahf (tt: 193) menambahkan  wakaf musytarak sebagai jenis ketiga, yang merupakan gabungan keduanya. Di dalamnya ada sebagian yang merupakan bentuk khairi dan sebagian dzurri.

Mauquf ‘Alaihi dan Syarat-syaratnya

Dalam hal distribusi  wakaf, aturan syariah tidak begitu jelas dan tegas. Hal ini tentu berbeda dengan zakat yang menegaskan distribusi zakat untuk ashnaf yang jelas[2]. Ulama Fiqh menurut Al-Mishri (2007: 148) selanjutnya sepakat bahwa dana zakat tidak boleh disalurkan kepada orang lain sebelum kaum fakir dan miskin dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dalam melakukan distribusi, sebaiknya zakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekitar muzakki terlebih dahulu, dan jangan dipindahkan ke tempat lain, kecuali jika terdapat kelebihan.

Mauquf ‘alaih dapat diartikan sebagai sasaran atau pihak yang menerima wakaf.  Secara umum dapat dikatakan bahwa wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan Syariat Islam. Wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah, dan karenanya para faqih sepakat bahwa infak kepada kebajikan itulah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya (Direktorat Pemberdayaa Wakaf, 2008: 56).

Dalam literatur Fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili (1996: 7640), para ulama terlibat perdebatan panjang tentang mauquf ’alaih dan syarat-syaratnya.  Menurut mereka mauquf ’alaihi dibagi menjadi mu’ayyan dan ghair muayyan.  Al-Mu’ayyan dapat berupa satu orang, dua orang, ataupun sekumpulan orang (jamak). Sedangkan ghair al-mu’ayyan atau jihat al-waqf adalah kaum fuqara, ulama, para qari’, para pejuang, masjid-masjid, ka’bah,  pasukan dan persiapannya, sekolah-sekolah, bendungan-bendungan, dan urusan merawat jenazah.

Berkenaan dengan al-mu’ayyan, para fuqaha bersepakat bahwa syaratnya adalah kemungkinannya untuk memiliki (kaunuh ahl li al-tamalluk). Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang wakaf untuk al-ma’dum, al-majhul, dan untuk diri sendiri.

Sedangkan wakaf untuk ghair al-mu’ayyan atau jihat al-waqf (sasaran wakaf) adalah: pertama, hendaknya sasaran itu merupakan kebaikan dan kebajikan (jihat khair wa birr) sehingga berinfak di dalamnya dapat dianggap bentuk taqarrub kepada Allah; kedua,  Abu Hanifah dan Muhammad menambahkan bahwa akhir dari wakaf ahli hendaknya berupa sasaran yang tidak akan terputus selamanya. Ta’bid menurutnya adalah syarat  dibolehkannya wakaf (al-Zuhaili, 1996: 7650).

Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu (ghard al-waqf) dengan syarat-syarat diantaranya:

1. Sasaran itu berupa  salah satu bentuk kebajikan (al-birr) seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain[3].
2. Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat  dan hukumnya, atau dicela oleh akhlaq yang terpuji.
3. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Kahf, tt: 192).
4. Akivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu.
5. barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif.
6. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf (Al-Kabisi, 2004: 284).

Ahmad al-Raisuni meringkas sasaran kebajikan wakaf (al-majalat al-khairiyah) dalam tiga hal: pertama, wakaf dalam bidang agama dan peribadatan seperti pembangunan masjid dan sarana ibadah; kedua untuk pendidikan dan pengajaran; ketiga, wakaf untuk sosial, yang meliputi wakaf bagi kaum fakir dan orang yang butuh, wakaf bagi keperluan umum dan sosial, wakaf untuk orang sakit dan para penderita, dan wakaf untuk membantu lembaga pernikahan dan para pelakunya (al-Raisuni, tt: 14-21).

Dalam UU RI No 41 Tahun 2004 Pasal 22, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi : a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (Aulia, 2008: 122)

Hanya saja menurut Mondzer Kahf (tt.: 193), sasaran-sasaran kebajikan ini tidaklah mungkin untuk dibatasi, dan karenanya para fuqaha mengulasnya secara detail.  Yang utama adalah hendaknya ditunjukkan dalam undang-undang sebagian bentuk-bentuk kebajikan itu, sehingga dapat diqiyaskan kepadanya dan dijadikan pedoman. Setiap masyarakat dan negara berhak memilih kebajikan yang lebih cocok dan diperlukan sesuai dengan keadaan masyarakat, tingkat ekonomi, dan kontruksi sosialnya. Dengan hal ini diharapkan dan mengundang  manusia mewakafkan harta  untuk tujuan-tujuan yang paling banyak manfaatnya.

Pembahasan

Dari uraian terdahulu dapat dipahami bahwa berkenaan dengan al-mauquf ’alaih (sasaran wakaf), aspek qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah  dan aspek al-birr atau kebajikan tidaklah dapat ditinggalkan. Karenanya, dalam wakaf Ahli, Khairi, maupun musytarak, kedua hal tersebut harus tetap ada dan  dipertahankan.

Berbeda dengan zakat yang secara rigit menetapkan penerimanya    yakni asnaf tsamaniyah, maka cakupan kebajikan wakaf (wujuh al-birr) sangat luas, terutama pada wakaf mutlaq yang tidak mengikat berupa ditetapkannya mauquf ’alaih tertentu dan hanya dalam bentuk kepentingan umum, maka menurut penulis layak untuk dipertimbangkan konsep maslahah al-Shatibi (Masud, 1995: 9) yang menegaskan bahwa perlindungan kepentingan merupakan inti kemaslahatan. Syari’at Islam sebagaimana disimpulkannya dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan manusia yag utama (primary goods), yaitu agama, jiwa, reproduksi, harta, dan akal budi.

Prioritas penentuan sasaran wakaf (al-mauquf ’alaih) oleh para nadzir berdasarkan pendapat al-Shatibi itu selanjutnya dapat  ditentukan  berdasarkan pertimbangan kedudukan primary goods tersebut secara berurutan yang menggambarkan tingkat urgensinya. Menjaga  dan melindungi keagamaan masyarakat harus diutamakan sebelum jiwa, reproduksi, harta, dan akal budi. Bentuknya dapat beragam seperti pembangunan sarana ibadah, penugasan da’i, pembiayaan kajian-kajian keagamaan, pendirian dan penyelenggaraan sekolah agama (pesantren) dan lain sebagainya.

Memperhatikan dengan seksama kelima aspek  kebutuhan primer tersebut juga akan memperkaya para nadzir dalam memilih bentuk sasaran wakaf (jihat al-waqf) yang berfariasi. Asalkan  memenuhi  kriteria salah satu aspek dari primary goods tersebut. Dengan demikian tidak ada keterjebakan model dan kejumudan dalam menyalurkan hasil wakaf. Realita di masyarakat menunjukkan bahwa dana hasil wakaf sering kali dihabiskan untuk hal-hal yang lebih bersifat fisik seperti pembangunan dan perbaikan sarana prasarana, sementara aspek-aspek lain seperti pemberdayaan SDM terabaikan. Sebuah masjid dapat saja memiliki bangunan yang megah dan tetapi seringkali miskin kegiatan kajian keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan alasan tiadanya plot dana, padahal sering kali wakaf untuk masjid tidak dibatasi oleh wakifnya pada aspek pengembangan fisik belaka.

Pada dasarnya prinsip yang dianut oleh wakaf adalah habs al-ashl wa tasbil tsamrah (menyalurkan hasil dan memelihara yang pokok). Memperhatikan aspek kemaslahatan dapat membantu nadzir wakaf untuk menemukan sasaran manfaat wakaf secara tepat. Tidak akan ada salah satu aspek yang terabaikan.  Kriteria penetapan al-mauquf ’alaih selayaknya selalu dikaji seiring perkembangan zaman yang dinamis. Dengan demikian maka wakaf dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki  para wakif dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Penutup

Mauquf ’alaih adalah penerima dan sasaran wakaf. Tidak ada batasan yang rigit terhadapnya seperti dalam zakat. Karenanya, pada wakaf-wakaf mutlaq yang tidak ditentukan sasarannya kecuali al-birr (kebajikan)  dan kepentingan umum, kemungkinan untuk melakukan pemaknaan baru tetap saja terbuka selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini penting, mengingat perkembangan zaman yang selalu dinamis. Mempertimbangkan aspek maslahat sebagaimana ditawarkan al-Shatibi dapat dijadikan pijakan agar tujuan wakaf dalam rangka kesejahteraan sosial dapat tercapai. Wallahu a’lam.

Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

[1] Ketika wafat, sebagaimana diriwayatkan Amr bin al-Haris, Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu kecuali keledai putih, senjata, dan tanah yang semuanya telah dijadikan sedekah (wakaf). Sahih Al-Bukhari, hadith 2534.

[2] Dalam distribusi zakat,  pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik telah ditetapkan oleh syari’ah  dan disebut sebagai al-ashnaf al-tsamaniyah. Dalam surat al-Taubah ayat 60, delapan penerima tersebut  meliputi kaum fakir, kaum miskin, amil (petugas zakat), mu’alaf, memerdekakan budak, gharimin, fi sabilillah, dan ibnussabil

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah/9: 60).

[3] Farid Wajdy (2007: 107-115) menyebut usaha-usaha maksimal  yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan hasil wakaf tunai.  Pertama, model investasi dengan menjadikan harta wakaf sebagai dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Tetapi investasi ini tetap harus produktif dan mendatangkan keuntungan. Investasi seperti penyertaan modal dalam UKM atau juga murabahah adalah salah satu contohnya. Model kedua, adalah yang dilakukan Dompet Dhu’afa berupa perintisan peternakan domba dan pembelian saham Perusahaan Pakan Ikan. Peternakan domba dipergunakan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, sementara  penyertaan modal dalam perusahaan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC).

Comments are closed.